GaleriTV Channel

Friday, 13 December 2013

Pasca surutnya Kesultanan Demak, pusat-pusat kekuasaan di Jawa bergeser ke arah pedalaman, pindah berturut-turut dari Pajang, Kotagede, Kerta, Plered, Kartasura, serta Surakarta dan Yogyakarta. Kultur maritim yang sebelumnya mendominasi pemerintahan pun bergeser menjadi kultur agraris yang khas di wilayah pedalaman.

Pajang adalah pusat kesultanan dengan nama yang sama (1549-1587), sementara Kotagede, Kerta dan Plered menjadi ibukota Kesultanan Mataram (1586-1677). Selebihnya adalah kerajaan-kerajaan penerusnya Dinasti Mataram seiring kronologi waktu: Kasunanan Kartasura (1680-1745), Kasunanan Surakarta Hadiningrat (1645-1945) dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (1755-1950).

Kasultanan Pajang didirikan oleh Hadiwijaya, menantu Sultan Trenggana sekaligus Bupati Pajang yang memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayah Pajang setelah meninggalnya Sunan Prawoto, raja terakhir Demak yang bertahta tahun 1546-1549. Kesultanan ini menjadi kerajaan pertama yang memusatkan kekuasaannya di pedalaman Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Demak. Sebagaimana pendahulunya, riwayat Pajang pun tak terlampau panjang, kurang dari 40 tahun lamanya (1549-1587). Bekas-bekas kraton Pajang yang tak banyak tersisa diyakini berada di sekitar perbatasan antara Kelurahan Pajang di Kota Surakarta dan Desa Makamhaji di Kartasura, Sukoharjo.

Meski sidang para wali tak seaktif di masa Demak, sejumlah wali masih memegang peranan dalam penentuan kebijakan politik di Pajang. Sultan Hadiwijaya sendiri dilantik oleh Sunan Prapen. Tokoh ini pulalah yang menghubungkan kepentingan Pajang dengan sejumlah adipati di Jawa Timur. Sunan Kalijaga pernah membantu Ki Ageng Pemanahan untuk mewujudkan haknya atas tanah Mataram yang dijanjikan oleh Hadiwijaya atas jasanya menumpas pemberontakan Arya Penangsang.

Pemberontakan Arya Penangsang berhasil ditumpas Ki Ageng Pemanahan bersama Ki Penjawi dan Danang Sutawijaya, anaknya. Sebagai imbalan, menghadiahkan tanah perdikan di Pati kepada Ki Penjawi (1549). Sementara Mataram dihadiahkan kepada Ki Ageng Pemanahan dan puteranya, namun baru di tahun 1556 hak atas tanah Mataram itu diserahterimakan. Ini tak lepas dari kekhawatiran Hadiwijaya setelah mendengar ramalan Sunan Prapen bahwa di Mataram akan lahir sebuah kerajaan yang lebih besar daripada Pajang.

Ramalan tersebut menjadi kenyataan ketika Mataram mulai dipimpin oleh Sutawijaya sejak tahun 1575. Sepeninggal Ki Ageng Pemanahan, Sultan Hadiwijaya mengangkat Sutawijaya menjadi penguasa baru di Mataram dengan gelar Mas Ngabehi Loring Pasar sekaligus gelar Senapati ing Ngalaga, sesuai statusnya sebagai panglima perang Kasultanan Pajang.

Dalam perkembangannya, kesalahpahaman politik dan tuduhan pembangkangan telah meretakkan hubungan antara Pajang dan Mataram. Pada tahun 1582, pasukan Kesultanan Pajang pun berangkat menyerbu Mataram. Namun belum sampai ke tujuannya, pasukan besar ini porak poranda dengan sendirinya. Konon, ini terjadi akibat terjangan badai letusan Gunung Merapi yang kebetulan terjadi pada saat yang sama.

Tak lama setelah kekalahan itu, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan kemudian meninggal. Atas dukungan Panembahan Kudus, Arya Pangiri - Bupati Demak, putra Sunan Prawoto sekaligus menantu Sultan Hadiwijaya - berhasil memenangkan persaingan dengan Pangeran Benawa - putra Sultan Hadiwijaya - dan bertahta di Kesultanan Pajang pada tahun 1583 dengan gelar Sultan Ngawantipura. Pemerintahan raja kedua Pajang ini ternyata hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram, sehingga kehidupan rakyat terbengkalai. Karenanya, di tahun 1586, Pangeran Benawa yang tersingkir dan menjabat Bupati Jipang, bersekutu dengan Sutawijaya di Mataram, saudara angkatnya, untuk merebut kekuasaan di Pajang.

Persekutuan Mataram-Jipang ini berhasil meraih kemenangan dan Arya Pangiri yang bertekuk lutut segera dipulangkan ke Demak. Pangeran Benawa pun mengambil alih tahta Kesultanan Pajang dengan gelar Sultan Prabuwijaya. Sayang, pemerintahannya hanya berlangsung satu tahun hingga 1587. Karena tak memiliki pewaris tahta, Pajang pun ditetapkan sebagai wilayah dibawah Mataram, dimana Pangeran Gagak Baning, adik Sutawijaya, diangkat sebagai Bupatinya.

Setahun kemudian, Sutawijaya mengukuhkan wilayah Mataram sebagai sebuah kerajaan sekaligus bertahta sebagai seorang Sultan dengan gelar Senapati Ingalaga Sayidin Panatagama atau lebih dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Selama masa pemerintahannya, Panembahan Senopati memerkokoh kekuatan politik dan menyusun landasan budaya yang di kemudian hari terbukti menjadi penopang kejayaan Dinasti Mataram Islam di bawah pemerintahan anak cucunya.

Sepeninggal Panembahan Senopati di tahun 1601, kekuasaan Mataram diwariskan kepada putranya Raden Mas Jolang yang bergelar Prabu Hanyakrawati Senopati ing Ngalaga Mataram. Pemerintahannya hanya berlangsung 12 tahun (1601-1613) karena kemudian wafat karena kecelakaan yang dialami saat berburu di hutan Krapyak, sehingga kemudian dikenal sebagai Panembahan Seda ing Krapyak.

Sepeninggal Prabu Hanyakrawati, tahta Mataram sempat beralih ke Pangeran Adipati Martapura, putra keempatnya. Namun karena dianggap kurang memenuhi syarat kesehatan, masa pemerintahannya hanya berlangsung selama satu hari (1613) dan segera digantikan oleh putra sulungnya, Raden Mas Rangsang, yang umumnya langsung dianggap sebagai Sultan Mataram ketiga. Gelar pertamanya adalah Panembahan Hanyokrokusumo atau Prabu Pandita Hanyokrokusumo dan sempat berubah menjadi Susuhunan Hanyokrokusumo. Baru di tahun 1640-an, gelar tersebut disempurnakan kembali menjadi Sultan Agung Senapati Ing Ngalaga Abdurrahman dan lebih dikenal sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo.

Bertahta selama 32 tahun lamanya, dari tahun 1613 hingga 1645, Sultan Agung diakui sebagai raja Mataram terbesar dan paling banyak dikenal. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di tanah Jawa dengan kekuatan pengaruhnya di penjuru kawasan Nusantara. Saat itu, hampir seluruh wilayah Pulau Jawa berhasil dipersatukan dan tunduk dibawah kekuasaan Mataram, kecuali Batavia saja yang kala itu diduduki oleh kekuatan militer VOC. Mataram juga behasil menundukkan Sukadana di Kalimantan (1622), Palembang di Sumatra (1636), serta menjalin hubungan diplomatik dengan Makassar, kekuatan terbesar di Sulawesi.

Untuk mengimbangi kekuatan VOC, Sultan Agung memerintahkan dua kali penyerbuan ke pusat kekuasaan VOC di Batavia. Peristiwa yang berlangsung di tahun 1628-1629 ini, meski berakhir dengan kegagalan, telah menciptakan tragedi besar di Batavia, termasuk berjangkitnya wabah kolera akibat dibendungnya Kali Ciliwung oleh pasukan Mataram. Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal VOC, dipercaya meninggal pada tahun 1629 sebagai korban dari wabah yang mengerikan ini.

Selain di kancah politik, Sultan Agung juga menaruh perhatian besar pada bidang pertanian. Penguatan kultur agraris dilakukan dengan mengurangi pengaruh kuat wilayah pelabuhan dan perdagangan seperti di Surabaya dan Tuban serta menguatkan ketergantungan rakyatnya pada pengembangan bidang pertanian.

Di bidang kebudayaan, Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis Serat Sastra Gendhing, sebuah karya sastra berbau mistik serta menetapkan penggunaan bahasa bagongan yang wajib dipergunakan di lingkungan kraton untuk menghilangkan kesenjangan diantara para sentana, punggawa serta abdi dalem kraton. Kekuasaannya di wilayah Jawa Barat juga mempengaruhi perkembangan Bahasa Sunda yang kemudian mengalami perubahan dengan terciptanya bahasa yang lebih halus, strata penggunaan bahasa yang sebelumnya hanya dikenal oleh masyarakat Jawa.

Sebagai upaya mempersatukan rakyat Mataram, Sultan Agung berhasil menciptakan Kalender Jawa Islam, sebuah sistem penanggalan yang memadukan Kalender Hijriyah yang banyak dipakai di wilayah pesisir utara Jawa dengan Kalender Saka yang lazim dipergunakan di daerah pedalaman. inilah karya besarnya dalam peradaban Islam di Nusantara yang masih terjaga lestari hingga hari ini.

Sepeninggal Sultan Agung Hanyokrokusumo, tampuk kekuasaan Kesultanan Mataram jatuh pada putra sulungnya, Raden Mas Sayidin dengan gelar Sri Susuhunan Amangkurat Agung atau Amangkurat I yang memerintah tahun 1646-1677. Inilah adalah raja Jawa pertama yang secara resmi menyematkan sebutan Sunan pada gelarnya. Konon, gelar ini dipilihnya untuk tampil dengan jatidiri yang berbeda sekaligus melepaskan diri dari bayang-bayang kebesaran ayahandanya.

Selain dikenal sebagai raja yang sangat otoriter, masa pemerintahannya banyak diwarnai dengan berbagai pemberontakan. Pemberontakan terbesar terjadi di akhir masa kekuasaannya (1677) dikobarkan oleh Pangeran Trunojoyo dari Madura yang dibantu oleh sisa-sisa pasukan Sultan Hassanudin dari Makasar dibawah pimpinan Karaeng Galesong yang berakhir dengan jatuhnya Kesultanan Mataram. Amangkurat I sendiri meninggal dalam pelarian di daerah Tegal, sehingga dikenal pula dengan gelar Sunan Tegalwangi atau Sunan Tegalarum.

Pasca jatuhnya Kesultanan Mataram, peta politik di Jawa semakin keruh dan diwarnai dengan perang saudara memperebutkan tahta. Putra mahkota Amangkurat I pun menjalin kerjasama politik dengan VOC dan mendirikan kerajaan baru Kasunanan Kartasura, bergelar Sri Susuhunan Amangkurat II atau dikenal sebagai Amangkurat Amral (1680).

Atas bantuan VOC, pasukan pemberontak Trunojoyo berhasil ditumpasnya. Demikian pula bekas pusat kerajaan Mataram di Plered yang dikuasai Pangeran Puger, putra Amangkurat I lainnya, berhasil direbut kembali sekaligus menempatkan Mataram berada di bawah kekuasaan Kartasura.

Namun ternyata, riwayat kerajaan ini pun tak berusia panjang. Di tahun 1740 meletus peristiwa Geger Pecinan, yakni pemberontakan orang-orang Tionghoa di Batavia yang menjalar ke seluruh penjuru Jawa. Di bulan Juni 1742, akibat kesalahan kebijakan politik yang diambil oleh Sunan Paku Buwana II yang berkuasa di Kartasura saat itu, pemberontakan ini pun menyerbu Kraton Kartasura secara besar-besaran. Sunan pun terpaksa melarikan diri ke Ponorogo.

Meski berhasil direbut kembali atas bantuan VOC dan Pangeran Cakraningrat IV dari Madura, kerusakan parah telah terjadi di Kartasura, sehingga kraton itu tak mungkin lagi ditempati. Paku Buwana II pun memutuskan membangun kraton baru di Desa Sala dengan nama Surakarta yang mulai ditempati pada tahun 1745.

Kisah kelanjutan Dinasti Mataram pun berlanjut di kerajaan baru, Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sayang, perang saudara, perebutan kekuasaan dan campur tangan VOC tampaknya lekat mewarnai panggung politik yang diperankan oleh para penguasa Jawa masa itu. Puncak perpecahan sekaligus penyelesaiannya baru terjadi pada tanggal 13 Februari 1755 dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian di Desa Giyanti. Peristiwa yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari ini, membagi pewaris Dinasti Mataram menjadi dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sebuah kerajaan baru dimana Pangeran Mangkubumi kemudian bertahta dengan gelar Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah, atau lebih populer dengan gelarnya: Sri Sultan Hamengku Buwono I.

Teks: Agus Yuniarso; Foto: Budi Prast, Albert

This post have 0 komentar


EmoticonEmoticon

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement

Subscribe